Jika Politik Itu Kotor dan Najis, Apakah Artinya Saya Telah Berzina?

watering

Politik
(1) (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (spt tt sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); (2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau thd negara lain; (3) cara bertindak (dl menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan.

Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Dengan cara berpikir logika saya yang apa adanya, saya menyimpulkan bahwa jika politik itu kotor, maka apa pun yang dihasilkan dari kelanjutan kegiatan berpolitik adalah kotor. Jika di tahap kemudian terpilih seorang presiden, maka presidennya juga kotor. Jika kemudian presiden memilih orang-odang untuk duduk menjadi menteri yang akan membantunya bekerja, maka kabinetnya juga kotor. Jika kemudian terpilih para anggota dewan, maka mereka juga kotor. Seandainya para anggota dewan tersebut melahirkan undang-undang atau peraturan, maka undang-undang atau peraturannya juga kotor. Bisa jadi selain kotor, najis juga.

*****

Tanggal 4 Januari 2014, sekitar pukul sebelas lewat beberapa menit, saya berada di dalam sebuah Mushalla. Di hadapan saya duduk seorang lelaki yang dengan pakaian serupa dengan apa yang saya kenakan. Beliau bercelana panjang warna hitam, mengenakan dasi, jas, juga peci.

“Saudara Rifki, sudah siap?” Tanya beliau.

“Sudah.” Jawab saya mantap.

“Karena semuanya sudah lengkap, kita bisa mulai akad nikahnya. Saya yang akan menjadi wali dari mempelai perempuan.” Kira-kira seperti itu penjelasan beliau.

Beliau adalah petugas dari Kantor Urusan Agama. Di dalam acara akad nikah siang itu, beliau hadir bukan hanya sebagai pencatat proses pernikahan saya tetapi juga menjadi wali dari calon istri saya sebab Minyu tak memiliki seorang kerabat yang bisa duduk menjadi walinya. Ayah Minyu sudah meninggal. Begitu pula kakeknya dari garis ayah. Tak ada saudara laki-laki yang satu ayah. Begitu pula tak ada paman dari garis ayah.

Dalam kondisi seperti itu, maka yang berhak menjadi wali adalah sulthon, yaitu penguasa, raja, atau presiden.

Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad 24205, Abu Daud 2083, Turmudzi 1021, dan yang lainnya).

Di Indonesia ini, tak mungkin seorang presiden turun langsung untuk menjadi wali nikah seorang perempuan di antara rakyat yang dipimpinnya. Wewenang tersebut kemudian didelegasikan kepada seorang menteri agama. Seorang menteri agama pun tidak mungkin turun tangan menjadi wali. Wewenang tersebut kemudian dilimpahkan kepada Kantor Urusan Agama yang ada di tiap kecamatan. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam sebuah peraturan atau undang-undang.

Di Indonesia, pemilihan presiden dilakukan melalui proses politik. Tindakan politik yang kemudian dilakukan oleh presiden terpilih adalah menunjuk para menteri di kabinet, termasuk menteri agama. Para anggota dewan juga terpilih melalui proses politik. Tindakan politik mereka berikutnya adalah membuat atau menetapkan undang-undang. Undang-undang Perkawinan adalah satu produknya.

Jika politik itu kotor dan najis, maka semua proses di atas itu juga kotor dan najis. Termasuk produk undang-undangnya. Jika produk undang-undang yang menyatakan wewenang untuk menjadi wali hakim berada di KUA itu juga kotor, itu artinya pernikahan saya juga kotor alias tidak sah. Jika pernikahan saya tidak sah, maka hubungan yang telah saya lakukan adalah zina. Celakalah saya jika demikian adanya.

*****

Seseorang pernah mengatakan kepada saya tentang perumpamaan politik menurut pandangan beliau. Politik itu ibarat gelas yang bening. Bersih. Apa yang kemudian diisikan ke dalamnya akan mempengaruhi penampilannya. Jika yang diisi adalah air yang bersih dan jernih, maka gelas akan terlihat bersih dan jernih. Jika yang terisi di dalamnya adalah air selokan, maka warna gelas menjadi kotor.

Mungkin, saat ini, gelas politik itu terisi dengan air dari selokan sehingga terlihat kotor. Untuk membersihkannya, bukan gelasnya yang dipecahkan. Cukup tuangkan air bersih dan jernih ke dalamnya terus-menerus hingga kemudian air selokan itu terdorong keluar dan digantikan oleh air yang bersih dan jernih.

Politik mungkin sama dengan internet. Baik atau buruk dampak yang dihasilkan tergantung siapa yang menggunakan. Jika pengguna internet itu orang-orang baik, maka yang tampil di dalam internet adalah kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, jika pengguna internet itu orang-orang buruk, maka keburukan juga yang menjadi dampaknya. Maka seperti itu pula kiranya dengan dunia politik.

Jika politik saat ini terkesan kotor, maka itu disebabkan karena orang-orang yang berkecimpung di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki kepribadian, sifat, dan karakter yang kurang baik. Untuk membersihkannya, sama seperti dengan membersihkan isi gelas di atas, cukup dengan mengganti orang-orang di dalamnya dengan orang-orang yang kepribadian, sifat, dan karakter yang lebih baik.

Karenanya, kenalilah, telitilah, dan pilihlah parta dan orang-orang yang bersih di Pemilu 2014 nanti, agar gelas politik tersebut menjadi bening, jernih, dan memberikan banyak manfaat untuk Indonesia yang lebih baik.


Tulisan Terkait Lainnya :