Perceraian : Ini Ceritaku, Jangan Ada Ceritamu!

 

ilustrasi : http://topnews.in/

“Kalau urusan nikah, dipermudah. Tapi untuk urusan cerai, prosedur dan aturannya dipersulit.”Kira-kira itulah kalimat yang saya dengar dari seseorang yang saya temui ketika saya menjalani proses perceraian beberapa waktu lalu. Dan memang, saya merasakan rumitnya proses tersebut. Harus adanya proses persidangan yang dilakukan selama beberapa kali. Itu pun sudah dipersingkat oleh pengadilan karena beberapa tahapannya digabungkan dalam satu waktu.

Karenanya, jangan sekali-kali berpikir untuk bercerai. Jika masih ada jalan untuk menyelamatkan sebuah pernikahan, meskipun itu sulit dan mungkin membutuhkan pengorbanan, tetap harus diperjuangkan.

“Yang kalian nikahi itu manusia. Bukan malaikat yang selamanya benar, bukan juga syetan yang selamanya salah. Jadi wajarlah kalau ada salah-salah dikit. Kan masih bisa kompromi.”

Itu adalah kalimat nasihat yang disampaikan oleh Hakim pada sidang pertama perceraian saya dan mantan istri. Tapi nasihat itu tidak berlaku bagi kami, karena tujuan kami sidang hanya untuk penyelesaian administrasi semata.

5 April 2011

Sekitar pukul sembilan pagi saya tiba di Kantor Urusan Agama sesuai permintaan bapak dan ibu mertua. Padahal sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi bahwa untuk semua proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, bukan KUA. Karenanya saya merasa heran jika harus datang ke KUA.

Keheranan saya terjawab ketika saya dan mantan istri dipertemukan kepada salah seorang petugas KUA yang berusaha untuk mencegah terjadinya perceraian. Kemungkinan sebelumnya sudah terjadi pembicaraan antara mertua dengan pihak KUA untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Namun setelah saya menceritakan semuanya dari sisi hukum islam, petugas KUA pun menyerah.

seperti perubahan sabit ke purnama
kesempatan itu masih ada
tanpa perlu diminta
kuberi
namun ketika banyak luka
satu per satu terbuka
harapan menjadi sirna
ia telah pergi

Pembicaraan pun beralih ke tata cara atau prosedur di persidangan di Pengadilan Agama. Petugas tersebut bersedia membantu proses persidangan, mulai dari pendafataran hingga akta cerai. Tentunya dengan biaya yang menurut saya sangat besar. Jika saya tidak salah dengar dan ingat, mungkin sekitar satu koma tujuh juta.

Mendengar jumlah yang sangat besar itu, akhirnya kami putuskan untuk bertanya langsung ke Pengadilan Agama.

Di pengadilan agama, saya langsung menanyakan prosedur dan biaya persidangan di bagian informasi. Petugas yang bersangkutan menjelaskan dokumen dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan.

Dokumen yang terpenting adalah surat permohonan gugatan cerai dari pihak penggugat kepada pihak tergugat. Sayangnya, dokumenu tersebut tidak disediakan form yang tinggal diisi saja. Petugas tersebut menyarankan saya untuk menggunakan jasa seseorang yang dari sebuah lembaga bantuan hukum yang sehari-hari sepertinya hadir di situ untuk dibuatkan surat permohonan gugatan cerai.

Akhirnya kami bersedia menggunakan jasa tersebut. Setelah menunggu beberapa waktu, surat permohonan gugatan cerai pun selesai dibuat. Mantan istri saya segera menandatangani surat tersebut sebagai pihak penggugat. Sementara saya menjadi pihak tergugat.

Untuk jasa pembuatan surat permohonan yang hanya terdiri dari dua halaman tersebut, saya mengeluarkan biaya sebesar seratus lima puluh ribu rupiah.

Pikiran jelek saya langsung menyatakan pasti ada kerjasama di antara pihak-pihak terkait di atas mengenai praktek tersebut. Wallaahu a’lam.

Surat permohonan beserta dokumen lain kemudian saya serahkan ke bagian pendaftaran. Biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan oleh pihak penggugat sekitar 400.000-an. Itu pun berupa panjar, yang artinya mungkin bisa kurang atau bisa juga lebih. Tapi setelah melihat ada loket yang bertuliskan tempat pengambilan sisa panjar, sepertinya jumlah tersebut lebih sering berlebih.

Jumlah tersebut harus dibayar oleh penggugat di bank, bukan di loket.

Kalau dipikir-pikir, lucu juga. Saya sebagai pihak tergugat seharusnya tidak disibukkan dengan kegiatan pendaftaran, mengeluarkan uang, dan membayarnya ke bank. Semestinya saya tinggal tunggu saja surat panggilan datang dan mengurusi yang benar-benar kewajiban saya. Tapi nyatanya, semuanya itu saya yang lakukan.

[emang saya yang dasarnya baik atau ingin urusan cepat-cepat kelar? ]

Sekitar jam dua siang, proses pendaftaran selesai. Saya tinggal menunggu surat panggilan yang paling lambat akan dikirin dalam jangka waktu satu minggu karena alamat saya satu wilayah dengan lingkup kerja kantor Pengadilan Agama.

19 April 2011

Pada tanggal 13 April 2011, surat panggilan atau Relaas saya terima meski tidak langsung ke tangan saya. Isinya adalah pemberitahuan kepada saya sebagai pihak tergugat untuk hadir di depan sidang pada tanggal 19 April 2011.

Haris Selasa itu saya datang ke Pengadilan Agama. Rupanya banyak juga pasangan suami-istri yang sedang mengalami proses persidangan. Ketika saya melapor untuk mendapatkan nomor urut sidang, saya melihat ada tiga halaman kertas yang berisi nama-nama pasangan yang akan bersidang hari itu. Jika satu halaman terdiri dari sepuluh pasangan saja, berarti ada tiga puluh pasangan suami-istri yang nasib rumah tangganya berada di ujung tanduk.

Setelah menunggu beberapa saat, tiba giliran saya dan mantan istri masuk ruang sidang. Ada empat orang yang duduk di depan ruang sedang. Satu di tengah mungkin adalah Hakim Ketua, karena beliaulah yang paling banyak bicara. Dua lainnya yang duduk di kanan dan kiri beliau, mungkin hakim anggota. Sedang satu orang lagi yang duduk paling pojok adalah orang yang bertugas memanggil nama-nama pasangan yang akan sidang.

Di sidang pertama, Hakim mencoba mendamaikan kami agar perceraian tidak terjadi. Tapi, sekali lagi, setelah saya menceritakan semuanya, Hakim menyerah. Setelah meyakini keputusan kami masing-masing yang tidak berubah dan tidak mungkin berubah untuk melanjutkan proses, Hakim hanya fokus pada proses administrasi.

indah hanya di seperempat masa
itu yang kau rasa
selanjutnya kau terluka

kenapa kau merindu
kepada kenangan sepahit empedu
sedang aku tak mau

Dokumen selanjutnya yang diperlukan adalah surat nikah asli serta copy yang dibubuhi materai, copy KTP yang juga bermaterai, seta surat keterangan dari atasan saya karena kedudukan saya sebagai seorang PNS.

Karena kurangnya pengetahuan soal proses perceraian di lingkungan PNS dan berpikir bahwa surat tersebut hanya membutuhkan tanda tangan atasan saja, saya menyanggupi untuk menyediakan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu dua minggu, bertepatan dengan pelaksanaan sidang kedua.

Bersambung ke halaman 2 >>>

Laman: 1 2